Bangsa yang bersimbolkan “Bhineka Tunggal Ika”

NEGARA KESATUAN REPUBLIK NDONESIA

Kita tahu bahwa setiap manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan yang kuat di dalam kelompok masyarakat tersebut. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai agama yang berbeda-beda. Maka dari itu, setiap warga negara dapat memilih Agama sesuai dengan kepercayaan maing-masing. Dalam hal ini diatur dalam pasal Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Dan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”. Sehingga Unsur Agama dalam suatu Negara berperan sangat penting yaitu sebagai suatu pedoman untuk menata kehidupan suatu masyarakat, dan Negara sendiri adalah suatu wilayah yang memberikan aturan atau tatanan untuk kelangsungan hidup masyarakat agar mencapai tujuan bernegara. Membicarakan hubungan antara Agama dan Negara adalah salah satu hal yang menarik karena Agama dan Negara merupakan dua sisi hal yang saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain, serta keduanya tidak bisa dipisahkan dengan suatu kelompok masyarakat karena bertujuan untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama. Sehingga, ,masyarakat perlu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Agama dan Negara agar dapat membedakan peran dan fungsinya masing-masing. Di dalam suatu Negara pasti memiliki aturan dan tatanan yang berbeda, serta memiliki syarat salah satunya syarat yang dikatakan WNI (Warga Negara Indonesia) adalah mampu mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai ideologi bangsa. Negara Indonesia dalam mementukan ideologi bangsa tidaklah sembarangan, sebelum adanya sila pertama dalam pancasila yang dulu berbunyi “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”  karena banyak konflik atau perseteruan yang muncul antara satu agama dengan agama yang lain, sehingga pada saat itu menimbulkan banyak protes bagi warga negara Indonesia bagian timur (kaum nasrani) karena mereka menuntut bahwa di Indonesia memiliki beragam suku, budaya dan agama, tidak hanya mengacu pada satu kepercayaan saja, maka dari itu Bangsa Indonesia mempunyai semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terkadang antara keduanya memiliki perbedaan pendapat. Bila kebijakan negara cenderung memilih atau menitik beratkan kepada salah satu pihak yang beragama tertentu akan mengakibatkan keadaan negara tidak kondusif sehingga banyak menimbulkan konflik-konflik yang mengarah ke unsur sara yaitu berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Di Indonesia juga memiliki beragam budaya dan etnis, di sisi lain masyarakat Indoensia juga bermayoritas warga negaranya adalah agama Islam, sehingga banyak orang yang berkeinginan negara indonesia menjadi negara Islam, seperti Arab Saudi. Bahkan mereka berkeinginan dan berantusias untuk memiliki pemimpin yang muslim, padahal dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan tentang syarat menjadi pemimpin di Indonesia adalah “harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin”. Dan tidak dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa pemimpin harus seorang Muslim. Tetapi terkadang banyak orang yang menyalahgunakan atau memanfaatkan Agama sebagai kepentingan Politik, sehingga terdapat banyak profokator yang saling menjatuhkan dan mendeskriminasi terhadap orang tersebut (calon pemimpin non-Muslim) dan akan dijadikan serangan dalam black campaign. Akibatnya, di berbagai kalangan masyarakat akan bermunculan irama kegaduhan yang saling merugikan satu sama lain dengan membawa kebenaran masing-masing dalam diri sendiri. Kemudian kegaduhan ini berdamak pada negatif bagi Bangsa Indonesia sendiri baik dibidang sosial maupun politik. Seharusnya sebagai makhluk sosial harus saling menghargi dan saling menghormati antara perbedaan yang ada di masyarakat baik perbedaan suku, ekonomi, maupun agama. Selain itu, bangsa Indonesia terancam dengan adanya gerakan radikalisme yaitu gerakan yang dinilai sangat berpotensi membawa atau merubah negara Indonesia menjadi negara yang menganut dalam satu keyakinan namun dengan cara kekerasan atau drastis. Kondisi ini sangat di manfaatkan oleh sejumlah politisi untuk mewujudkan tujuan pragmatis mereka yaitu membuat kekuasaan. Dan ditegaskan oleh seorang pemuka ulama Syiah Radhiuddin Ali bin Thawus bahwa “Pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang dhalim. Karena keadilan pemimpin kafir untuk rakyatnya dan dosa kekafirannya untuk dirinya sendiri. Sedangkan kedhaliman pemimpin muslim yang dhalim adalah untuk rakyatnya, sedangkan islamnya pahalanya untuk dirinya sendiri.” Sehingga masalah kafir tidaknya suatu pemimpin itu urusannya dengan Allah SWT, yang terpenting bagi Indonesia adalah pemimpin yang adil bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, seluruh elemen yang ada di Negara Indonesia perlu menyadari bahwa Negara indonesia bukanlah negara agama melainkan negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu sebagai warga negara yang mempunyai bangsa yang memiliki berbagai suku, budaya dan agama. Kita harus menjunjung tinggi nilai kebhineka tunggal ika dan jangan mencampur adukan urusan Politik dengan Agama.