ESSAY
“HAK EKS NARAPIDANA DALAM PARTISIPASI SUATU
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA (PEMBATASAN HAK POLITIK TERHADAP NARAPIDANA
DALAM MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF)”
Disusun Oleh:
Bunga
Ningtyas Gusti L.S
|
[NIM. 16340060]
|
Dosen:
Faiq
Tobroni, M.H.
Diajukan guna memenuhi tugas mata
kuliah Hukum dan HAM
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018
Tugas
Essay Hukum Dan Ham
HAK EKS NARAPIDANA DALAM PARTISIPASI SUATU
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA (PEMBATASAN HAK POLITIK TERHADAP NARAPIDANA
DALAM MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF)
Indonesia
dan negara-negara demokrasi modern lainnya telah mengakui secara eksplisit
sebagai negara hukum. Predikat sebagai negara hukum negara kita tidak hanya
tercermin dari beragam ciri negara hukum yang kita miliki, namun pengakuan
secara terbuka juga tercantum dalam konstitusi kita. Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun
1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
republik. Negara kesatuan adalah bentuk negara dan republik adalah bentuk
pemerintahan yang sangat identik dengan ciri sebuah negara demokrasi. Pengakuan Indonesia
sebagai negara demokrasi hukum secara eksplisit bisa ditemui dalam ayat
selanjutnya yakni pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang dasar. Dalam ayat
selanjutnya yakni ayat (3) status negara hukum itu menjadi jelas dan eksplisit
yakni dikatakan bahwa : Negara Indonesia
adalah Negara hukum.
Meninjau ciri negara hukum yang
dikemukakan Julius Stahl, bahwa negara hukum itu memiliki ciri-ciri antara lain
: (1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia, (2) Pemisahan kekuasaan, (3)
setiap tindakan pemerintah harus
didasarkan pada peraturan undang-undang, (4) adanya peradilan Administrasi yang
berdiri sendiri. Sedangkan di sisi lain sarjana hukum Anglo Amerika A.V Dicey yang
mempopulerkan istilah negara hukum dengan sebutan the of law menyatakan bahwa negara hukum meliputi tiga unsur yakni
: (1) Supremasi dari hukum (supremacy of
law), (2) Persamaan dalam kedudukan hukum (equality before the law), (3) Due
Process of law.[1]
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang
menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara
teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Mereka
umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak sebagai
hak-hak dasar "yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah
manusia", dan yang "melekat pada semua manusia" terlepas
dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya.
Ini berlaku di mana-mana dan pada setiap kali dalam arti yang universal, dan
ini egaliter dalam arti yang sama bagi setiap orang. HAM membutuhkan
empati dan aturan hukum dan memaksakan kewajiban pada orang untuk
menghormati hak asasi manusia dari orang lain. Mereka tidak harus
diambil kecuali sebagai hasil dari proses hukum berdasarkan keadaan tertentu; misalnya,
hak asasi manusia mungkin termasuk kebebasan dari penjara melanggar hokum, penyiksaan, dan eksekusi.[2]
Hak politik dilindungi hukum,
baik secara internasional maupun nasional. Secara Internasional, hak politik
diatur universal declaration of Human Rights
(UDHR) dan International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR). Secara Nasional, Hak
politik juga dilindungi konsitusi kita dan beberapa peraturan
perundang-undangan lainnya, terutama Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia. Status mantan narapidana seseorang ternyata bisa membuat hak
politik nya dibatasi, contohnya dalam hal untuk menjadi kepala daerah. Pembatasan
tersebut ditentukan secara tegas dalam pasal 58 huruf f Undang-Undang No 12
tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya, pasal tersebut kemudian diujikan ke
Mahkamah Konsitusi lewat judicial review.
Mahkamah Konsitusi telah mengeluarkan beberapa putusan secara konstitusional
bersyarat. Putusan tersebut
membatalkan larangan berpolitik bagi mantan narapidana, akan tetapi memberikan
syarat – syarat keberlakuan yang limitatif.
Indonesia
sendiri telah mengakui perlindungan hak asasi manusia semenjak konstitusi
pertama negeri ini dibentuk. Terbukti bahwa konstitusi tertulis Indonesia
pertama yakni UUD 1945 telah mengakui perlindungan tersebut melalui pasal 27
ayat (1), yang berbunyi bahwa Segala
warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain
itu dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, hak politik juga ditetapkan dalam
pasal 28 dan 28 D ayat (3). Pasal 28 menyatakan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Begitupun
pasal 28 D ayat (3) menegaskan bahwa Setiap
warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.[3] Hak turut serta dalam
pemerintahan (hak politik) yang dilindungi hukum internasional maupun hukum
nasioanl pada intinya terdiri dari empat bagian yakni9 : pertama, hak
masyarakat untuk memilih dan dipilih
dalam pemilihan umum. Kedua Hak untuk
turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil
yang dipilihnya. Ketiga Hak untuk
mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah
baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Keempat
Hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam
pemerintahan. Pada dasarnya semua
masyarakat Indonesia, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan, mempunyai hak dalam jabatan publik yang ada.
Tetapi apakah semua kalangan masyarakat bisa memduduki kursi pemerintahan
tersebut? Termasuk mantan narapidana? Apakah masih mempunyai hak yang sama?
Apakah ada pembatasan-pembatasan khusus bagi mantan narapidana untuk menduduki
kursi pemerintahan?
Sebelum pembahasan yang lebih
lanjut mengenai hak warga negara menduduki jabatan politik, untuk mendapat
gambaran yang menyeluruh, maka terlebih dahulu akan diuraikan penjelasan mengenai
“jabatan” terlebih dahulu. Selanjutnya bagaimana proses pengisian
jabatan-jabatan yang ada dan termasuk pula siapa saja yang berhak menjadi
“pengisi” jabatan tersebut (ambtsdrager).
Dengan pemaparan tersebut diharapkan bisa didapat kepahaman mengenai hubungan
jabatan, pengisian jabatan, pejabat serta hak politik warga negara atas jabatan
tersebut.
Jabatan adalah lingkungan kerja
tetap yang berisi fungsi-sungsi tertentu yang secara keseluruhan akan
mencerminkan tujuan dan tatakerja suatu organisasi. Dengan kata
lain, Kumpulan atau keseluruhan jabatan atau lingkungan kerja tetap inilah
kemudian yang mewujudkan suatu organisasi. Negara adalah sebuah organisasi.
Negara pun berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai
fungsi untuk mencapai tujuan negara. Jabatan ini bersifat abstrak dan statis
sifatnya. Agar jabatan itu fungsi-fungsinya bergerak dan konkret diperlukan
pemangku jabatan untuk menjalankan jabatan tersebut. Pejabat atau Pemangku
jabatan (ambtsdrage) adalah orang
perorangan (naturlijkpersoon) yang
akan duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang (taak en bevoegdheid) untuk
merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu.[4]
Mengenai hak politik mantan
narapidana ini, beberapa peraturan perundang-undangan memang memuat pembatasan.
Salah satu pembatasan itu bisa ditemui dalam Jabatan kepala daerah yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pembatasan itu ditujukan
kepada mereka yang memang pernah menjadi terpidana atas suatu tindak pidana
yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun penjara lewat suatu putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan itu bisa ditemui dalam
pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
yang menyatakan bahwa : Calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang
memenuhi syarat : ...(f). tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Dari bunyi pasal 58 huruf f tersebut di atas, dapatlah diuraikan unsur-
unsurnya yang antara lain:
1.
Tidak pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap.
2.
Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara lima tahun atau lebih.
Dengan
penguraian unsur pasal 58 huruf f di atas, bisa lah dipahami secara mudah bahwa sesungguhnya ruanglingkup
pembatasan hak mantan narapidana untuk menduduki jabatan kepala daerah
sangatlah luas. Dari segi variabelnya, ternyata ancaman pidana lebih bisa
mengalahkan vonis. Selain tidak mempertimbangkan vonis hakim, ketentuan
pasal 58 huruf f ini juga tidak mempertimbangkan jenis tindak pidana dan
pelakunya. Tindak pidananya tidak dijabarkan secara detail seperti kejahatan atas
kesusilaan ataukah semua kejahatan termasuk kejahatan politik di dalamnya.
Untuk pelakunya, ketentuan pasal 58 huruf f ini juga tidak mempertimbangkan
pelaku kejahatan yang sekali selesai saja atau kah pelaku kejahatan yang
berulang-ulang (recidive).
Dengan
alasan itu lah kemudian, dalam perkembangannya ketentuan pasal 58 huruf f ini pada perkembangannya telah diujikan
konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi beberapa kali. Sampai kemudian, di
suatu waktu lahir putusan konstitusional bersyarat MKRI atas pasal 58 huruf f
ini. Putusan tersebut adalah putusan nomor 14-17/PUU-V/2007 dan No
4/PUU-VII/2009. Kedua putusan tersebut memberikan syarat-syarat yang tegas
untuk memberlakukan pasal 58 huruf f itu. Pembahasan mendalam atas kedua
putusan itu akan dibahas dalam bab selanjutnya dari tulisan ini.
Mahkamah
Konstitusi, keberlakuan pasal 58 huruf f itu dinyatakan tetap berlaku sepanjang
memenuhi persyaratan konstitusional yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam
pertimbangan putusan nomor 14- 17/PUU-V/2007 sebagaimana dikatakan dalam
konklusi putusan tersebut bahwa : ...
pasal 58 huruf f
UU Pemda dan pasal 13 huruf g UU BPK tidak bertentangan dengan UUD 1945,
sepanjang ketentuan yang dimaksud diartikan tidak mencakup tindak pidana yang lahir
karena kealpaan ringan (culpa levis ) dan tindak pidana karena alasan politik
tertenti serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan
persyaratan berbeda sebagaimana diuraikan di atas.
Secara
spesifik dalam pertimbangannya, dua syarat konstitusional yang memberlakukan
ketentuan pasal 58 huruf f UU Pemda itu antara lain :
1.
Syarat pertama adalah bahwa
pasal 58 huruf f UU Pemda tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena
kealpaan ringan (culpa levis)
meskipun ancaman pidananya 5 tahun atau lebih.
2.
Syarat kedua adalah bahwa pasal
58 huruf f UU Pemda tidak mencakup kejahatan politik dalam pengertian
sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan poin ke dua. Pertimbangan poin kedua
yang dimaksud dinyatakan dalam putusan tersebut yakni : ...Yang dimaksud kejahatan karena alasan politik dalam hubungan ini
terbatas pada perbuatan yang sesungguhnya merupakan ekspresi pandangan atau
sikap politik politieke overtuiging) seseorang yang dijamin dalam sebuah negara
hukum yang demokratis namun oleh hukum positif yang berlaku pada saat itu
dirumuskan sebagai tindak pidana semata-mata karena berbeda dengan pandangan
politik yang dianut oleh rezim yang sedang berkuasa
Dengan
keluarnya putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 di atas, ketentuan pasal 58 huruf f UU
Pemda tetap berlaku namun harus memenuhi dua syarat konstitusional yang
disebutkan Mahkamah dalam pertimbangan. Jadi putusan ini membawa implikasi
bahwa bagi setiap mantan narapidana yang pernah dihukum karena kealpaan ringan
(culpa levis) dan karena kejahatan
pemikiran politik tetap bisa mengikuti bursa pemilihan umum kepala daerah,
sepanjang yang bersangkutan bisa membuktikan bahwa tindak pidana nya termasuk
ke dalam dua tindak pidana yang dikecualikan oleh Mahkamah melalui putusan Nomor.14-17/PUU-V/2007.
Syarat – syarat inkonstitusional
yang muncul dalam putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 membuka peluang baru
bagi mantan narapidana untuk bisa ikut dalam pencalonan jabatan publik
khususnya jabatan kepala daerah. Atas syarat Inkonstitusional yang diberikan
Mahkamah di atas, penulis memberikan pandangan sebagai berikut:
Pertama, terhadap syarat yang pertama yang menyatakan tidak berlaku untuk
jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected
officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak
pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
penulis berpendapat bahwa Menurut penulis tujuan Mahkamah untuk mengecualikan
jabatan publik yang dipilih (elected
official) lebih dikarenakan alasan politis.
Kedua, terhadap syarat yang menyatakan
berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana
selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Mahkamah telah pernah menjatuhkan putusan
konstitusional bersyarat yang menangguhkan masa kekuatan mengikat suatu
undang-undang, sebagaimana dalam perkara konstitusionalitas pengadilan tipikor
dalam putusan Nomor 012- 016-019/PUU-IV/2006.
Ketiga, terhadap syarat kejujuran atas
latar belakang mantan terpidana dan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang. Soal
pelaku kejahatan yang berulang- ulang penulis sepakat dengan Mahkamah, lantaran
pelaku kejahatan berulang- ulang memang memiliki persoalan bila ditinjau dari
sudut apapun. Namun terkait soal kejujuran atau keterbukaan mengenai latar
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.
DAFTAR
PUSTAKA
BUKU
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Dan Konstitutionalisme. Jakarta : Konstitusi Press,
2005.
Manan, Bagir. Teori
dan Politik Konstitusi. Jakarta : Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan Nasional, 2000.
INTERNET
Hak
Asasi Manusia, https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia,
diakses 16 Oktober 2018
UNDANG-UNDANG
Indonesia, Undang-undang
Dasar 1945.
Indonesia, Undang-Undang
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). No 12 tahun 2005. LN No 119
Tahun 2005.TLN. No. 4558.
SKRIPSI
Ridho
Putra, Gugum, Hak Mantan Narapidana Untuk
Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, Skripsi S1, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Depok, 2017.
[1]
Jimly
Asshiddiqie, Konstitusi dan
Konstitusionalisme, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005 ) hlm. 122.
[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia,
diakses tanggal 16 oktober 2018, pukul 17.00 WIB.
[3]
Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.
[4] Bagir
Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Jakarta
: Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm 41
